 |
| Ils : ULMWP Dan pemimpin2 negara melanesia di fasipik (foto kobogaunews) |
Hasil keputusan KTT PIF ke-46 di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) yang berlangsung pada, 7-11 September 2015.
Terrkait Isu Papua Barat:
Ada tiga usulan keras oleh pemerintah Kepulauan Salomon (Solomon Islands):
1. ULMWP di terima di PIF sebagai anggota Observer,
2. Utus tim pencari fakta pelanggaran HAM di Papua,
3. MSG dan PIF bawa masalah papua didaftarkan di dekolonisasi PBB,
Ada tiga usulan keras oleh pemerintah Kepulauan Salomon (Solomon Islands):
1. ULMWP di terima di PIF sebagai anggota Observer,
2. Utus tim pencari fakta pelanggaran HAM di Papua,
3. MSG dan PIF bawa masalah papua didaftarkan di dekolonisasi PBB,
Dari ketiga usulan ini, yang diterima di forum KTT PIF adalah poin
kedua. PIF akan utus tim pencari fakta tentang pelanggaran HAM di Papua.
Untuk poin satu ditolak. Sedangkan, pada poin ketiga ini, pemimpin MSG
sekaligus perdana menteri Kepulauan Salomon sudah janji dan komitmen
dalam beberapa bulan kedepan atau tahun kedepan, akan disuarakan sampai
ke PBB, dengan alasannya bahwa "JIKALAU PAPUA TIDAK MERDEKA BERARTI
PASIFIK SECARA UMUM BELUM BERDEKA ". SEBAB ORANG PAPUA ASLI ADALAH
SAUDARA KITA MELANESIA.
Ini Tanggapan Negara Indonesia:
Menanggapi pembahasan isu Papua, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap "Tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan," tegas Wamenlu.
Menanggapi pembahasan isu Papua, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap "Tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan," tegas Wamenlu.
Wamenlu RI juga menolak intervensi
asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua
Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.
"Sebagai negara
demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan
penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional
yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian
Negara PIF," tegas Wamenlu RI.
Selain itu, Wamenlu RI juga
menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari
sebagian negara kepulauan di Pasifik.
Wamenlu Fachir menyayangkan
bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di
Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk
pembangunan sosial dan ekonomi.
Ini Pertanyaan Sederhana:
1. Kenapa takut dan menginterfensi kedatangan tim pencari fakta dari PIF ke Tanah Papua. Jika, di Papua aman-aman saja?
1. Kenapa takut dan menginterfensi kedatangan tim pencari fakta dari PIF ke Tanah Papua. Jika, di Papua aman-aman saja?
2. Jelaskan secara rinci, sumber dana khas Negara Republik Indonesia?
Hari ini jelas bahwa khas Negara Indonesia bergantung pada lajunya
eksploitasi dan kejayaan Imperialisme dari negara-negara Kapitalis
terhadap Tanah Adat masyarakat Papua.
Anak adat disebut
separatis, makar, anti keamanan, anti pembangunan sehingga, maut pun
ditentukan oleh moncong senjata Indonesia. Hingga detik ini,
pembungkaman ruang demokrasi bagi anak adat di Tanah Papua pun masih,
Pengiriman Migran, Salah memberi didikan di dalam sistem Pendidikan,
anak adat dikejar-kejar, dipenjarakan, ditembak, diperkosa, diculik dan
lainnya oleh Negara Penjajah Indonesia.
[Sonny Dogopia]
