 |
| Logo dan Benderah KNPB (Foto,KNPB) |
Berikut release lengkap dari KNPB.
Menjelang perayaan Hari Natal 25 Desember dan Peringati Hari HAM sedunia 10 Desember 2014, polisi terus melakukan penembakan terhadap rakyat sipil. Penembakan terhadap 4 warga sipil dan 6 orang sedang kritis, sedang dirawat di rumah sakit Paniai. Pembunuhan massal terhadap rakyat sipil yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan kejahatan negara.
Penembakan 4 warga sipil pada tanggal 08 Desember 2014 di Paniai tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, polisi tidak harus melakukan penembakan terhadap rakyat sipil karena mereka tidak memiliki senjata, mereka hanya rakyat biasa yang harus dilindungi oleh aparat sebagai pengayom dan pelindung rakyat.
Pembunuhan kali ini menunjukan kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat sipil di Papua Barat merupakan Pemusnahan Ras Melanesia, genosida yang benar-benar dilakukan oleh aparat terhadap rakyat sipil. Polisi aktor kejahatan di Papua. Hal terbukti dengan tindakan brutal oleh polisi dan Brimob di Paniai.
Setiap menjelang perayaan Natal, polisi terus melakukan penembakan terhadap rakyat sipil dan pembela HAM di Papua Barat. Pembunuhan massal terhadap rakyat sipil pada hari Senin 08 Desember 2014 di Paniai merupakan kado Natal yang diberikan oleh Polda Papua dan pemerintahan Jokowi kepada rakyat Papua.
Kado Natal bagi rakyat Papua pernah terjadi beberapa tahun pada tahun 2000 pada tanggal 10 November 2000. Tokoh Papua Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh Kopasus. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2009 pejuang keadilan, Kelly Kwalik dibunuh oleh Densus 88 dan polisi di Timika, kemudian pada tanggal 16 Desember 2012 Hubertus Mabel ketua Komisariat KNPB Pusat dibunuh di Wamena, dan hari ini polisi membunuh 5 rakyat sipil di Paniai dan puluhan orang lainnya kritis.
Hal ini merupakan pemusnahan Ras Melanesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Polda Papua dari tahun ke tahun.
Kepolisian Daerah Polda Papua terus melakukan kekerasan di Papua Barat, kami menilai semua kekerasan di Papua aktornya Polda Papua. Karena sebelumya, pada tanggal 19 Polres Dogiyai, menembak 3 anggota KNPB dan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap 12 aktivis KNPB Dogiai dan 13 aktivis KNPB Nabire, kemudian 15 orang dibebaskan 3 hari kemudian, 10 orang masih ditahan sampai saat ini juga dibuat oleh polisi.
Tidakan aparat Kepolisian terhadap rakyat sipil benar-benar tidak manusiawi, Polda Papua harus bertanggungjawab atas tindakan aparatnya di Paniai hari ini.
Oleh karena itu, kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menuntut, Pertama: Mendesak pemerintah Republik Indonesia Presiden Ir. Joko Widodo, Polda Papua, Pangdam, Gubernur Lukas Enembe, segera bertanggungjawab atas semua insiden pelanggaran HAM;
Kedua: Gubernur Lukas Enembe DPRP dan MRP segera bertanggungjawab atas pembantaian dilakukan oleh aparat kepolisian Indonesia terhadap rakyat Papua karena kalian mempertahankan keberadaan NKRI di Papua Barat dengan melakukan pemusnahan terhadap rakyat Melanesia di West Papua;
Ketiga: Kami serukan kepada masyarakat Internasional, jurnalis Internasional, Amnesti Internasional Komnas HAM dan Pelopor Khusus PBB datang ke Papua untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh di Papua Barat;
Keempat: Serukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera gelar Referendum di Papua Barat karena Papua Barat zona darurat.
Demikian seruan kami, atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.
BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
Ones Suhuniap
Sekertaris Umum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar