Koalisi Rakyat Papua Barat Gelar Aksi Terkait HAM Papua yang dibahwa oleh PM Vanuatu

Berbagai atribut seperti poster dan spanduk sebagai bentuk protes dibawa oleh sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat Bangsa Papua Barat di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Berbagai atribut seperti poster dan spanduk sebagai bentuk protes dibawa oleh sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat Bangsa Papua Barat di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Berbagai atribut seperti poster dan spanduk sebagai bentuk protes dibawa oleh sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat Bangsa Papua Barat di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Berbagai atribut seperti poster dan spanduk sebagai bentuk protes dibawa oleh sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat Bangsa Papua Barat di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Jakarta, KOBOGAUNEWS – Koalisi Rakyat Bangsa Papua Barat (KRBPB) se-Jawa dan Bali melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Selasa (4/3) untuk mendukung penyampaian kondisi Hak Azasi Manusia (HAM) Papua di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil.

Dalam “25th Session of the Human Rights Council “ di markas Dewan HAM PBB Jenewa, Swiss, 3 hingga 5 Maret 2014, Kalosil akan menyampaikan kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) 1969 atau yang lebih dikenal dengan “Act off free Choice “.

Aksi damai KRBPB ini diisi dengan orasi serta membentangkan atribut poster dan spanduk sebagai bagian tuntutan dan bentuk protes.

KRBPB menyerukan ucapan terima kasih kepada masyarakat Vanutu dan secara khusus kepada Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil yang telah menyampaikan jeritan, tangisan, dan harapan serta penderitaan rakyat bangsa Papua Barat pada forum internasional.

Mereka juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung di tanah Papua dan minta untuk segera menarik militer dari tanah Papua.

Selain itu KRBPB juga meminta kepada PBB mengirimkan pelapor khusus ke Papua untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia serta meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses jurnalis internasional untuk meliput, juga memberi izin kepada para aktivis LSM internasional agar dapat melihat persoalan Papua secara tuntas dan obyektif.

Dan yang terakhir rakyat Papua sudah siap menyelenggarakan refendum, karena itu PBB diminta untuk memfasilitasi agenda tersebut. (K)

Yan Chrisna Dwi Atmaja