 |
| Phelim Kine, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch. Foto: PAJHWOK/Zahra Hamidi |
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Calon-calon Presiden Republik
Indonesia mendapat kesempatan, dalam sebuah survei, untuk menjelaskan
kepada jutaan pemilih posisi mereka soal hak asasi manusia (HAM), dari
kebebasan beragama sampai Papua.
Demikian keterangan yang diterima majalahselangkah.com dari Human Rights Watch Asia, Selasa, (25/03/14).
Pada 21 Maret 2014 lalu, Human Rights Watch telah mengirimkan sebuah kuisioner kepada beberapa politisi yang kemugkinan akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang.
"Isinya, sembilan pertanyaan soal hak asasi manusia yang paling mendesak untuk dilindungi di Indonesia. Human Rights Watch akan menerbitkan semua jawaban mereka awal Juni. Deadline untuk setiap calon menjawabnya adalah 16 Mei," tulis keterangan Human Rights Watch itu.
"Presiden Indonesia yang akan datang akan mewarisi persoalan-persoalan HAM yang rumit dan sulit. Ia menuntut kepemimpinan dan komitmen soal hak-hak asasi manusia," kata Phelim Kine, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch dalam laporan itu.
Dikatakan, "Warga Indonesia harus menuntut para calon presiden untuk secara tersurat menjabarkan janji-janji mereka dalam melindungi hak asasi manusia."
Indonesia akan memilih presiden baru pada 9 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih sejak 2004, menyelesaikan masa jabatan kedua dan dilarang oleh hukum untuk mencalonkan diri lagi.
Setidaknya ada lima partai dengan masing-masing tokoh mereka, yang secara terbuka sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Resminya, tergantung hasil pemilihan legislatif pada 9 April 2014. Calon presiden lain mungkin saja muncul berdasarkan hasil perhitungan suara.
Menurut hukum Indonesia, sebuah partai atau koalisi partai minimal menang 20 persen kursi dari total 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25 persen total suara, untuk mencalonkan presiden. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan legislatif pada 6 Mei 2014.
Kuisioner Human Rights Watch minta para calon menjelaskan posisi mereka soal hak minoritas agama beribadah, hak perempuan, persoalan tanah, masalah di Papua, reformasi sistem peradilan maupun soal pengungsi dan pencari suaka. (Yermias Degei/MS)
Demikian keterangan yang diterima majalahselangkah.com dari Human Rights Watch Asia, Selasa, (25/03/14).
Pada 21 Maret 2014 lalu, Human Rights Watch telah mengirimkan sebuah kuisioner kepada beberapa politisi yang kemugkinan akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang.
"Isinya, sembilan pertanyaan soal hak asasi manusia yang paling mendesak untuk dilindungi di Indonesia. Human Rights Watch akan menerbitkan semua jawaban mereka awal Juni. Deadline untuk setiap calon menjawabnya adalah 16 Mei," tulis keterangan Human Rights Watch itu.
"Presiden Indonesia yang akan datang akan mewarisi persoalan-persoalan HAM yang rumit dan sulit. Ia menuntut kepemimpinan dan komitmen soal hak-hak asasi manusia," kata Phelim Kine, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch dalam laporan itu.
Dikatakan, "Warga Indonesia harus menuntut para calon presiden untuk secara tersurat menjabarkan janji-janji mereka dalam melindungi hak asasi manusia."
Indonesia akan memilih presiden baru pada 9 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih sejak 2004, menyelesaikan masa jabatan kedua dan dilarang oleh hukum untuk mencalonkan diri lagi.
Setidaknya ada lima partai dengan masing-masing tokoh mereka, yang secara terbuka sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Resminya, tergantung hasil pemilihan legislatif pada 9 April 2014. Calon presiden lain mungkin saja muncul berdasarkan hasil perhitungan suara.
Menurut hukum Indonesia, sebuah partai atau koalisi partai minimal menang 20 persen kursi dari total 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25 persen total suara, untuk mencalonkan presiden. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan legislatif pada 6 Mei 2014.
Kuisioner Human Rights Watch minta para calon menjelaskan posisi mereka soal hak minoritas agama beribadah, hak perempuan, persoalan tanah, masalah di Papua, reformasi sistem peradilan maupun soal pengungsi dan pencari suaka. (Yermias Degei/MS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar