Aliansi Mahasiswa Papua
Pernyataan sikap
Pembungkaman terhadap ruang demokrasi, Penangkapan, Pemejarahan, teror Intimidasi dan berbagai macam kejahatan Negara Republik Indonesia melalui kaki tanganya Militer/TNI-Polri yang berkepanjangan hingga saat ini tidak hanya terjadi di wilayat Papua barat, namun hal yang sama juga dialami/dirasakan oleh mahasiswa papua yang berada di Paulau jawa, khususnya Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dalam beberapa waktu lalu, saat dan sebelum melakukan aksi demo damai.
Jakarta-Sabtu, 19 agustus, 2015. Massa aksi AMP berkumpul persis di depan pintu masuk Monas Barat, untuk long March menuju istana Merdeka (Istana Presiden), sesuai dengan surat pemberitahuan aksi yang dikirim oleh Humas aksi AMP pada tgl, 17 Desember,2015 dengan Nomor surat. No: 06/KK-AMK-jkt/Pemb/XII/2015, kepada kasat intelkam Polda Metro jaya yang bertugas dan diterimah langsung oleh JUVENTUS.SH Cp; 081807776667. Tanpa alasan yang jelas, massa aksi AMP saat melakukan aksi di hadang kemudian dibubarkan, di tangkap dan dibawah ke polda metro jaya. Pembubaran aksi dan Penangkapan paksa terhadap 23 massa aksi AMP ini terjadi yang kedua kalinya setelah penangkapan 306 massa aksi pada 1 desember lalu, panangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pernyataan ultimatum yang diberikan Pimpinan Polresta Bambamg S.Y ditengah massa aksi AMP, “kepada massa aksi untuk segara membubarkan diri,berkaitan aksi ini adalah aksi separatis dan melangar undang-undang No.9 tahun 1998 tentang hak penyampaian pendapat” kemudaian ultimatum kedua”Atas Nama Undang-Undang Negara Republik Indonesia Kalian tidak di Izinkan untuk melakukan aksi,menyuarakan, atau untuk memerdekakan suatu wilayah dari negara republik Indonesia”.
Dari pernyataan kepolisian terbut, merupakan bukti bawa Negara Republik Indonesia NKRI dan aparaturnya TNI-Polri telah telah kehilangan akal sehat dalam menghalau perjuangan pembebasan nasional papua baik di internasional,Indonesia, dan di papua sehingga secara tidak langsung telah manghancurkan Nilai Demokrasi dan Nilai HAM, yang mana telah dibentuk peraturan perundang-undan seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Ekonomi Sosial Budaya, UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik. Secara khusus Kepolisian telah dibuat [PERKAP] peraturan kapolri No.8 tahun 2009 tentang Implementasi standar dan Prinsip-Prinsip hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas kepolisian.
Setelah tumbangya Rezim fasisme soeharto, melalui Reformasi 1998 telah memberikan demokrasi seluas-luasnya terhadap Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia, namun dengan sikap rezim Jokowi jk yang telah menunjukan wataknya sebagai rezime boneka amerika anti demokrasi jelas masih terus tunduk pada tuanya Imperialis As.
Seharusnya Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya tanpa memandang latar belakanag sosial, budaya, gender, dan pandangan politik. Dengan mengacu pada realitas wilayah Papua yang masih dikoloni oleh Negara Indonesia dan penduduknya masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia maka Hak Asasi Manusia bagi Warga Papua baik Ekonomi, Sosial, Budaya, Sipil, dan Politik merupakan Hak Konstitusi sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.
Melihat dan mengalami dengan adanya penindasan Rezim Jokowi-Jk melalui aparatunya (Militer/TNI-Polri) yang tak pernah jedah terjadi di seluruh Tanah Papua dan di seluruh Indonesia serta di ikuti pembungkaman ruang demokrasi di yang semkinnyata seluruh Indonesia maka dngan tegas,kami Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan Sikap Politik kepada seluruh Kaum Tertindas di Indonesia, kepada Rezim Jokowi-JK,bahwa:
1. Aliansi Mahasiswa Papua mendukung penuh semua perjuangan kaum Buruh, Tani, Nelayan Sipil kota,Perempuan, Pemuda/mahasiswa, rakyat indonesia dan yang meninginkan adanya hak-hak demokratis dan HAM…!
2. Aliansi Mahasiswa Papua menolak dan melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan terhadap manusia di dunia….!
3. Aliansi Mahasiswa Papua mendukung tanpa syarat Penghapusan Kolonialisme dan Milterisme didunia…..!
Sehingga Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, agara:
1. Segera, buka Ruang Demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua….!
2. Hentikan penculikan, penangkapan sewenang-wenang terhadap seluruh Aktivis aliansisi Mahasiswa Papua dan Aktivis Pro Demokrasi di Seluruh wilayah Indonesia….!
3. Hentikan Tindakan teror dan intimidasi terhadap semua aktivs Aliansi Mahasiswa papua dan aktivis Pro Demokrasi lainya….!
Demikian situasi Penindasan Militer yang kami alami serta Pernyataan Sikap Politik dan Tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua.
Salam Pembebasan….!!!
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
Ketua Umum
Jefry Wenda
Sumber : AMPNEWS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar